Kumpulan Contoh Makalah - Resiko Bencana Alam Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia dan Solusi Bencana Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Resiko Bencana Alam Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Bencana alam menyusutkan kapasitas produktif dalam skala besar yang berakibat pada kerugian finansial. Karena itu, bencana alam membutuhkan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan ekonomi kembali normal. Tetapi, semua ini memiliki konsekuensi pembiayaan yang sering melebihi kemampuan ekonomi daerah yang terlanda bencana. Kebutuhan biaya sosial ekonomi yang besar buat rehabilitasi dan rekonstruksi menelan hasil-hasil pembangunan.

Laporan Asia Pacific Disaster Report 2010 yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) dan UN-ISDR menyebutkan bahwa kawasan Asia-Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, menghasilkan seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Baca: Pengertian Bencana Alam

Namun, dalam 30 tahun terakhir ini 85 persen dari kematian dan 38 persen kerugian ekonomi global yang diakibatkan oleh bencana alam juga terjadi di kawasan ini. Sementara itu, Global Assessment Report (GAR 2011) memperkirakan bahwa kerugian akibat bencana setiap tahunnya rata-rata mencapai 1 persen dari PDB, atau setara dengan kerugian yang dialami oleh negara-negara yang mengalami krisis keuangan global pada tahun 1980 dan 1990-an.

Bagi Indonesia hal tersebut sangat terasa dari dampak bencana. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana sangat besar. Tsunami Aceh (2004) menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 39 triliun. Berturut-turut gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 (Rp 27 triliun), banjir Jakarta tahun 2007 (Rp4,8 triliun), gempa bumi Sumbar tahun 2009 (Rp 21,6 triliun), dan erupsi Merapi tahun 2010 di luar dari dampak lahar dingin sebesar Rp3,56 triliun. Sebuah angka yang sangat besar.

Bandingkan dengan kebutuhan untuk membangun Jembatan Suramadu sekitar Rp 4,5 triliun dan kebutuhan JORR Tahap II sepanjang 122,6 km sebanyak Rp 5 triliun. Artinya, dampak bencana tersebut dapat menurunkan laju pembangunan di Indonesia.

Soslusi Bencana Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Pertemuan ketiga tingkat menteri Indonesia-Jepang di Tokyo baru-baru ini telah menetapkan rencana strategis terkait Metropolitan Priority Area (MPA), dimana dalam pertemuan ini diidentifikasi sejumlah 45 proyek terkait langsung dengan pelaksanaan MPA. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, sebanyak 18 proyek diantaranya dikategorikan fast track project dan lima proyek lainnya flagship project yang menjadi prioritas utama pemerintah pusat (Kompas 10/10/12). Dalam pengembangan 45 proyek pembangunan ini diperlukan investasi sekitar Rp 410 triliun (3,4 triliun Yen), dimana pembiayaannya ditanggung 55% oleh swasta dan 45% campuran antara program public private partnership (PPP), APBN Indonesia, serta pembiayaan melalui skema pinjaman bantuan lunak (soft loan). Kelima proyek yang dikatagorikan sebagai MPA flagship project terdiri dari (1) Proyek konstruksi mass rapid transportation (MRT) Jakarta; (2) Pembangunan Pelabuhan International Cilamaya (Cilamaya’s International Sea Port); (3) Perluasan dan pengembangan Bandara International Soekarno-Hatta; (4) Pembangunan Pusat Riset Akademik Terpadu (New Academic Research Cluster); (5) Pembangunan pembuangan kotoran (sewerage system) di DKI Jakarta.

Dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, maka perlu diketahui bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan ekonomi apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah negara-negara berkembang untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan, sambil tetap mempertahankan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Apabila perhatian lebih ditujukan pada kewajaran distribusi pendapatan pada umumnya, dan upaya untuk meningkatkan tingkat pendapatan golongan ekonomi bawah 40 % penduduk pada khususnya, maka perlu dipahami berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam perekonomian, dan perlu juga diketahui upaya-upaya pemerintah agar dapat mempengaruhi atau mengubah efek yang tidak menguntungkan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Menurut W.Arthur Lewis (Perencanaan Pembangunan: Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi,1962) semua pemerintah modern menjunjung tinggi asas persamaan dan berupaya menghapuskan pendapatan yang di satu pihak berlebihan banyaknya sedangkan di lain pihak terlalu sedikit.
Untuk menjawab ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) Membagikan kembali pendapatan itu dengan cara pemungutan pajak; (2) Mengubah faktor-faktor pokok yang menentukan distribusi pendapatan sedemikian rupa sehingga distribusi pendapatan sebelum pengambilan pajak telah menjadi sama.

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Lincolin Arsyad (Ekonomi Pembangunan,1988) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan di Negara-negara Berkembang :

1. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan pendapatan per kapita semakin menurun;
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-baran
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang boros dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
5. Rendahnya mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan melonjaknya harga barang hasil industri untuk melindungi kepentingan usaha-usaha kapitalis ;
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan internasional dengan negara maju;
8. Hancurnya sentra industri kerajinan rakyat (usaha kecil dan menengah, UKM) dan koperasi.

Sistem perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis, bahkan lebih kapitalis dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan perekonomian hanya terpusat atau dikuasai oleh para pemilik modal. Tentunya mereka yang memiliki modal yang besar mampu berinvestasi dalam membangun industri-industri yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa investasi padat modal, tingkat inflasi dan tingkat upah yang rendah dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Investasi yang cenderung padat modal, mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga pendapatan yang mereka terima sangat kecil. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan perekonomian terbengkalai dan masyarakat semakin tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Juga upah yang masih rendah dikalangan masya-rakat menengah ke bawah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar, diantara berbagai golongan lapisan masyarakat.